Jakarta, Infodesanews.com — Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Desa, hari ini, Senin (14/5).
Acara dihelat di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Presiden dalam sambutannya menjelaskan, untuk tahun ini pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 60 triliun untuk program tersebut. Jumlah yang dikucurkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
“Kita ingat, tahun 2015 dana desa telah dikucurkan kurang lebih Rp 20 triliun. Tahun 2016 kita telah kucurkan Rp 47 triliun. Tahun 2017 telah dikucurkan Rp 60 triliun. Tahun ini 2018 dikucurkan lagi Rp 60 triliun,” jelas Jokowi.
Dengan kata lain, hingga akhir 2018 nanti pemerintah akan mengucurkan total dana ke desa-desa sebesar Rp 187 triliun. Dana desa tersebut, pemerintah berupaya mendorong perputaran uang di desa-desa.
Namun catatan penting dari Presiden Jokowi berpesan agar dana tersebut tidak kembali lagi ke Ibu Kota.
“Yang dulu-dulu uang itu kalau sudah sampai ke daerah kesedot lagi ke Jakarta. Inilah yang kita harapkan agar jangan sampai Rp187 triliun itu kesedot lagi masuk ke Jakarta,” kata Presiden.
Agar hal itu tidak terjadi, Jokowi menitip amanah kepada para kepala desa agar setiap proyek yang memanfaatkan dana desa mampu menyerap dan mendayagunakan komponen serta pekerja lokal di desa setempat.
“Yang paling penting, dalam bekerja gunakan seratus persen pekerja dari desa-desa yang ada proyek itu. Seratus persen. Sehingga yang kita bayar uangnya juga beredar ke orang-orang yang ada di desa,” ucapnya.
Untuk itu, sejak tahun ini, pemerintah juga menggulirkan program padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja di desa-desa. Program tersebut dalam praktiknya mengutamakan sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan teknologi lokal desa dalam mengerjakan sejumlah proyek yang memanfaatkan dana desa.
Pemerintah berharap melalui program dana desa dan program padat karya tunai, perekonomian dan lapangan pekerjaan di desa menjadi semakin baik.
Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.(Yusran Edo Fauzi)
