SEMARANG, INFODESANEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen memberi kemudahan bagi masyarakat dalam membayar pajak. Salah satunya caranya dengan meluncurkan aplikasi Samsat Budiman, di Bale Merapi PRPP Jawa Tengah, Senin (19/6/2023).
Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri ini, adalah upaya baru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai sumberdaya pelayanannya. Program ini adalah layanan online berbasis website, yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan pelayanan pajak.
Ditemui usai acara, Gubernur mengharapkan, melalui layanan Samsat Budiman, bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebab keberadaanya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak. “Ini cara baru, sehingga target pendapatannya tercapai, dan mereka ( masyarakat) merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif. Mereka punya BUMDes yang bagus, lalu kita coba kerjasamakan sebagai sebuah kekuatan untuk (meningkatkan) sumberdaya sampai di ujung-ujung (desa),” jelasnya.
Melalui layanan yang dikelola BUMDes ini, masyarakat yang hendak membayar pajak, tidak perlu datang ke kantor samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di Kantor BUMDes. Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel yakni dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak.
Salah satu Samsat Budiman yang terbaik pada pelaksanaannya adalah BUMDes di Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. BUMDes itu sudah melayani pembayaran pajak sejak 15 November 2022 lalu.
“Apa komplain yang biasanya diterima dari masyarakat?,” tanya Gubernur saat berdialog dengan pengelola BUMDes, Kusnadi.
“Komplainnya terkadang dari WP (wajib pajak) lama menunggu, jadi mungkin jaringan. Komplain lain ngga punya uang tapi mau (bayar) pajak. (Solusinya) Dari Samsat Budiman memberikan dana talangan,” kata Kusnadi.
Inisiatif memberi dana talangan kepada Masyarakat yang menggunakan layanan ini, diapresi Gubernur. Terlebih pembayaran dana talangan ini bisa dilakukan secara mencicil. “Rata-rata cicilannya, mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,” ujarnya.
Dengan berbagai kemudahan yang diberikan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda saat ini, terdapat 7.329 BUMDes tersebar di Jawa Tengah yang potensial untuk turut serta.
“Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik, sehingga nanti bisa kita berikan kembali kepada masyarakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata dan coverage-nya (jangkauan) jauh lebih banyak lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini, khususnya di pelayanan, agar tidak mempersulit para wajib pajak.
“Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak, jangan dipersulit,” tegasnya.
