LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, menggelar rapat Paripurna dalam rangka Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan Tahun. 2019. yang dipusatkan di ruang sidang utama DPRD setempat. Rabu (11 /3 /2020)
Dalam kesempatan tersebut sejumlah fraksi menyampaikan pendangan umum Fraksi,
Melalui juru bicaranya Dede Suhendar Fraksi PKS dalam pandangan umum nya mengapresiasi terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 99,48 persen.
Namun terkait hal tersebut Fraksi PKS menilai sektor pengelolaan pajak daerah belum optimal.
Yaitu pajak Hotel 48 persen, Pajak Reklame 67,66 persen, Pajak Parkir 56,12 persen dan Pajak Bumi dan Bangunan 68,2 persen.
Dikatakan Padahal di periode sebelumnya sudah di anggarkan untuk optimalisasi pajak bumi dan bangunan, dengan besarnya penerimaan jasa giro sebesar 397,1 persen. seharusnya sudah terpridiksi di APBD Perubahan kami Fraksi PKS mohon penjelasan terkait hal tersebut kenapa tidak di cantumkan di APBD-P tahun 2019.
“Selain itu juga terkait Rendahnya serapan anggaran di tahun anggaran 2019, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum sebesar, 59,45 persen ,angka
ini merupakan serapan terendah sepanjang perjalanan
Pemerintah Daerah selama ini.” kata Dede saat membacakan pandangan umum Fraksi nya
Menurut fraksi PKS, ada beberapa dinas yang penyerapannya dibawah 80 persen yaitu Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana hanya 78,24 persen dan Dinas
Perdagangan dan Perindustrian sebesar 77,02 persen,
Fraksi PKS juga meminta agar pemerintah daerah berperan aktif dalam mengkoordinir seluruh elemen terkait Virus Corona (Covid-19)
dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di Lampung Selatan.” pungkas juru bicara fraksi PKS, Dede Suhendar.
Dengan begitu Fraksi PKS menyatakan
siap membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati
Lampung SelatanTahun Anggaran 2019 ditingkat pansus, (Sg)
