(foto Ketua komisi I DPRD Lampung Selatan, Dwi Riyanto saat membacakan pandangan akhir Fraksinya)
LAMPUNG SELATAN, INFODESNEWS — Dalam penerimaan Pendapatan Daerah khususnya PAD, masih banyaknya potensi yang dapat ditingkatkan, untuk itu perlunya kajian yang mendalam dimasing-masing OPD/Satker yang ada target PAD secara maxsimal, sehingga target pendapatan dapat terealisasi dan dapat dinaikan.
Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Dwi Riyanto saat menyampaikan pandangan akhir Fraksinya pada rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dengan agenda pengambilan keputusan DPRD terhadap Ranperda APBD Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2024.
Dalam pandangan akhirnya Fraksi Gerindra menegaskan, Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Selatan yang telah diprogramkan untuk memberikan penekanan pada sektor-sektor yang dapat memacu percepatan pembangunan infrastruktur wilayah agar direalisasikan sesuai dengan target RPJMD Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu juga harus mengakoodir e-Pokir Dewan yang sejalan dengan hasil Musrenbang yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan proyek fisik, kepada Pengawas teknis agar benar-benar melaksanakan pengawasan kelokasi proyek, sehingga Rekanan dalam melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan Bestek dan menjaga kualitas pekerjaan tersebut,”tegas Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya.
Menurutnya sesuai amanat Perundang-undangan dalam struktur APBD perlunya menaikan Belanja Modal secara bertahap yang saat ini masih dibawah 15% sehingga pada tahun Angaran 2027 harus mencapai 40%.
“Karena apabila tidak memenuhi amanat tersebut akan mendapatkan sanksi dari Pemerintah Pusat,”ujarnya.
Disisi lain Fraksi Gerindra meminta Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu melaksanakan promosi yang berinovasi, dalam mempromosikan produk unggulan yang dipasarkan tidak hanya monoton.
“Maka perlunya menggandeng pelaku UMKM, produk unggulan local, guna menghasilkan nilai jual yang lebih besar dan mendorong semangat serta pertumbuhan pelaku UMKM yang ada di Lampung Selatan,”kata Legeslatif Dapil 6 itu.
Fraksi Gerindra juga meminta, Badan Litbang pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah agar melakukan kegiatan kajian, penelitian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan serta bermanfaat untuk masyarakat.
“Seperti kajian potensi PAD, kajian bidang Pertanian, kajian bidang Pariwisata, selanjutnya Out-put dari kegiatan harus jelas jangan hanya diatas diatas,”kata Dwi dalam pandangan akhir fraksinya.
Disamping itu Pemberian dana Hibah/bantuan keuangan untuk Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) agar tepat sasaran, teperinci baik jumlah Ormas maupun nilai yang diberikan kepada masing-masing Ormas tersebut.
Pelayanan pada Puskesmas perlu ditingkatkan guna meningkatan mutu akreditasi pelayanan dan memberikan kemudahan Rekomendasi pada warga yang akan menggunakan fasilitas BPJS-PBI yang memang urgen/warga miskin serta senantiasa ketersediaan obat-obatan yang darurat serta dibutuhkan pasien seperti obat tetanus, obat penawar bisa/racun, obat rabies maupun obat lainnya yang sering dibutuhkan warga di pedesaan.
“Selain itu perlunya meningkatkan kualitas pelayanan pada RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Kalianda. tanpa harus membeda bedakan antara pasien dengan pasilitas BPJS-PBI maupun pasien bayar Mandiri,”ungkapnya.
Fraksi Gerindra juga berharap dalam upaya mempromosikan daya tarik wisatawan baik pada
wisatawan Manca Negara maupun domestik perlunya penyelenggaraan event Pariwisata Daerah/kalender Event seperti Festival Gelar Budaya yang dirangkai dengan Haul Pahlawan Nasional Raden Intan-II,
“Sehingga potensi keindahan panorama Pantai, Alam pegunungan dan atraksi seni Budaya Daerah Pariwisata di Ibukota Kalianda-Kecamatan
Raja Basa-Kecamatan Penengahan dan sekitarnya menjadi Daerah
tujuan Wisata, yang dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat,”paparnya.
Malalui juru bicaranya Fraksi Gerindra menekankan terhadap penetapan target PAD pada Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp. 10 Milyar yang dikelola Dinas PUPR, perlu komitmen yang serius, dengan melalukan inovasi mempermudah alur birokrasi.
“Dengan menyiapkan SDM Petugas yang khusus menangani Retribusi PBG tersebut, dilengkapi infrastruktur, fasilitas dan tempat dan ruang tersendiri sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan maxsimal dan PAD terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan.”pungkas Dwi Riyanto dalam penyampaian pandangan akhir Fraksinya.
Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2024,dipimpin langsung oleh Ketau Hendri Rosyadi didampingi 3 orang wakilnya, Agus Sartono, Agus Sutanto, Amelia Nanda Sari dan sejumlah anggota yang dihadiri Bupati Nanang Ermanto beserta para OPD yang dipusatkan ruang sidang utama gedung DPRD setempat Kamis (16/11/2023). (Red)
