Dalam kesempatan tersebut tampak hadir Ketua TPPD Lampung Selatan,sekaligus anggota DPRD Lampung Provinsi Lampung, H Puji Sartono, Anggota DPD RI KH. Abdul Hakim, Ketua Panitia DOB Natar Agung Irfan Nuranda Djafar beserta jajaran pengurus lainnya serta para camat dari 5 kecamatan calon DOB.
Dalam pandangan umumnya, fraksi Demokrat mendukung percepatan tahapan Pemekaran Daerah tersebut dan memberikan saran, masukan untuk menjadi acuan.
Menurutnya penyatuan Panitia DOB dan Tim TPPD Lampung Selatan, dapat melebur dan bersatu menjadi satu kesatuan panitia persiapan pemekaran kabupaten yang sebelumnya selalu berbeda pandangan dan pendapat.
“Ini penting agar dapat mempermudah koordinasi kepada pemerintah dalam rangka mendukung pemekaran,”ujarnya.
Disisi lain Fraksi Demokrat juga meminta agar Tim TPPD ataupun DOB, segera menetapkan lokasi dan tanah calon ibu kota Bandar Negara berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh LPPM Universitas Lampung (UNILA) dan Badan Litbang Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2019.
“Dalam rekomendasi
tersebut, lahan milik pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kecamatan Jati Agung dengan luas 1.300 hektare dinilai layak untuk menjadi calon ibu kota. Oleh karena itu, Panitia Pemekaran perlu segera melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung agar lahan tersebut dapat dihibahkan kepada Pemerintah Calon Daerah Otonomi Baru.
