LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan dari Fraksi Demokrat meminta tiga Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah setempat agar melakukan penyederhanaan birokrasi dalam pengurusan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha khususnya pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Tiga Dinas yang dimaksud yakni, Dinas penamaan modal dan pelayanan perizinan terpadu, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PU-PR)
Dengan penyederhanaan birokrasi Terget PAD tahun 2023 sebesar Rp. 10.500.000.000 bisa tercapai.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat Jenggis Khan Haikal pada infodesanews.com, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka pengambilan keputusan DPRD terhadap ranperda tentang APBD Lampung Selatan Tahun anggaran 2023, yang dipusatkan di sidang utama kantor DPRD setempat, Jum ,at (18/11/2022)
Selain itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Pengelola Pendapatan Asli Daerah agar bekerja semaksimal mungkin dan di laksanakan secara optimal sehingga target Pendapatan Asli Daerah yang di rencanakan bisa tercapai
“Kami menghimbau percepatan pembangunan infrastruktur guna percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi prioritas pembangunan daerah ditahun 2023, perlu dilakukanya optimalisasi birokrasi yang efektif,peningkatan daya saing ekonomi,dan perluasan akses dasar masyarakat.”kata praktisi hukum itu.
Kami juga mengharapkan Pemerintah daerah segera mencari solusi terbaik untuk penerimaan dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
“Baik dari guru honor maupun tenaga teknis lainnya.”pungkas Legeslatif dari Fraksi Demokrat yang duduk di komisi III DPRD Lampung Selatan itu. (Red)
