Sebagaimama dirinci oleh hakim anggota Suparman Nyompa, yaitu:
1. Kerugian negara atas kerjasama penyewaan alat processing (pengolahan) pelogaman timah yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp. 2, 28 triliun.
2. Kerugian negara akibat pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal sebesar Rp. 26, 65 triliun.
3. Kerugian negara atas kerusakan lingkungan sebesar Rp. 271, 07 triliun.
Kemudian terdapat uang Rp. 420 milyar yang merupakan dana hasil pengumpulan dari smelter-smelter swasta melalui PT. Quantum Skyline Exchange (QSE) yang dikelola oleh PT. RBT Harvey Moeis dan Manajer PT. QSE Helena Lim.kata Seno Aji.
Sosok aktivis yang dikenal sederhana dan low profil ini juga meminta kepada Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menjadikan dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan nilai kerugian negara sangat fantastis tersebut sebagai alasan dan dasar pertimbangan penjatuhan putusan pidana pokok maksimal dalam memutus perkara tipikor komoditas timah pada upaya hukum banding tim JPU Kejaksaan.
“Jika melihat dampak yang dirasakan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan menilai kerugian negara sebesar kurang lebih 300 triliun dalam perkara tipikor komoditas timah, maka sudah sepatutnya dampak kerusakan lingkungan dan nilai kerugian negara tersebut menjadi alasan dan dasar pertimbangan dalam merumuskan putusan dengan penjatuhan putusan pidana pokok maksimal dengan sistem pemidanaan absolute oleh majelis hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta.Pungkasnya.
Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) pasal 2 ayat (1) jo pasal 18, yang menyatakan ancaman pidana pokok paling lama 20 tahun penjara dan pasal 3 UU nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pasal 3 menyebutkan juga ancaman pidana pokok paling lama 20 tahun penjara, pasal-pasal tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh tim JPU kepada para terdakwa perkara tipikor komoditas timah, walaupun dalam tuntutan oleh tim JPU.
