BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kecamatan Japah, Kabupaten Blora melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 di Aula Kantor Kecamatan Japah, Jum’at (19/02/2021).
Camat Japah, Agus Puji Mulyono dalam laporannya menyampaikan beberapa hal yang ada di Kecamatan Japah yang belum di optimalkan dan perlu lebih di tingkatkan bersama dan sentuhan langsung dari pemerintah.
“Musrenbangcam ini merupakan hasil dari musrenbangdes, kami sebagai pemerintah daerah tentunya mengapresiasi usulan dari setiap desa yang tersebar di Kecamatan Japah,” ujar Agus.
Agus menambahkan, masih banyak permasalahan di alami Kecamatan Japah yang perlu dipertimbangkan dari pemerintah setempat.
“Dengan adanya musrenbangcam ini, kita bisa mengetahui apa keluhan dari tingkat desa sampaikan tingkat kecamatan. Termasuk permasalahan seperti infrastruktur jalan, khususnya Kecamatan Japah ini,” terang Agus.
Pada kesemptan ini, Camat Japah mengharap di seluruh elmen bisa bersinergi untuk perkembangan sampang mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke kabupaten dengan bersama-sama untuk memajukan Japah.
“Dan saya mengharap di seluruh desa untuk bersinergi untuk perkembangan Kecamatan Japah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten,” harapnya.
Pada Musrenbang tersebut, dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4. Diantaranya, Mustopa (PKB), Munawar (PKB), Eko Adi Nugroho (PDIP), Subroto (PDIP), Mutohar (Golkar), Sakijan (Nasdem), Moh Sahari (PKS), Donny Kurniawan (PPP), Yusuf Abdurohman (Demokrat)
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora, Munawar mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya, mampu mengembangkan usaha lokal sesuai dengan potensi di masing-masing desa. Lantaran hingga saat ini, keberadaannya belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penghasilan desa.
Lebih lanjut, Munawar mengungkapkan, BUMDes merupakan usaha binaan desa yang dihidupkan melalui pemanfaatan ADD maupun DD. Menurut dia, sudah seharusnya mendapat perhatian dan tidak hanya mengandalkan kontribusi dalam pengelolaan yang bersifat kepada perdagangan.
“Saya mendorong penuh semua lembaga BUMDes yang sudah dibentuk di desa mampu mengerekan perekonomian masyarakat setempat guna kepentingan kesejahteraan,” kata Munawar.
Dikatakan, BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
“Saya melihat peran BUMDes sangat besar sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa sesuai dengan kekayaan potensi yang dimiliki wilayah desa,” pungkasnya.***Red/El
