(foto Dokumentasi Google)
LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Lampung Selatan. Terus tuai pelemik. akibat belum tepatnya sasaran pada Keluarga
Hal tersebut membuat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan. Dulkahar mengeluarkan pernyataan, pihaknya tidak akan mentolelir pendamping PKH dan ketua kelompok PKH yang masih membawa kartu PKH milik anggotanya, apalagi untuk mencairkan dan memotong dengan dalih apapun itu tidak dibenarkan.
“Itu hak pribadi ga boleh di titip titipkan kartu itu, kalau masih ada ketua kelompok atau pendamping PKH yang membawa dan mencairkan kami akan ambil tindakan.
” Kalau masih ada yang berani membawa kartu PKH milik orang lain, apalagi pendamping, maka akan saya keluarkan.”tegas Bang Dul sapaan akrabnya.
Diberitakan sebelumnya Kadis Sosial Kabupaten Lampung Selatan. Dulkahar sempat mengapload foto di Facebook pribadinya yang bertuliskan, ” Nek Selpi Semugeh Di Arani Miskin Ngamuk, Ora Isin Giliran Ono Bantuan Raskin Nek Ora Diwenehi Nesu, bunyi tulisan di dalam foto,
Sudah jelas untuk kriteria penerima PKH, yang pertama itu orang miskin yang kedua orang penerima PKH itu ada kriteria khusus, yang lagi hamil, menyusui, punya balita, anak sekolah SD SMP, lansia dan cacat.
“Oleh Karena itu saya mengimbau bagi yang sudah mampu mampu kluar dengan sendirinya, ngga usah sampai di paksa paksa.”ujar Dul Kahar.
Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan. Dulkahar, Penerima PKH ini tidak laju abadi,” Bisa di keluarkan mana saat apa, “Mana saat mereka yang sudah Kaya Kaya, Sekarang ini kita ada MOU dengan Kepolisian bersama Kementerian Sosial RI dengan Polri, Polri akan mendukung
dan juga ikut melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ini.
“Bagi yang sudah mampu mampu masih menerima akan di keluarkan paksa jika tidak mau keluar dengan sendirinya, dengan melibatkan Bahabinkamtibmas desa maka kami berharap Kepala desa ber Koordinasi dengan Bahabinkamtibmas dan pendamping PKH, mari kita tertipkan masalah ini lakukan Musyawarah,
Desa, caranya seperti itu, jadi bukan kades atau pendamping yang memutuskan, jadi tidak ada kesalahan kalau melalui Musyawarah.”pungkas dia. (Sg/Slmt)
