“Adapun modus yang dilakukan oleh pelaksana teknis kegiatan diantaranya diduga pekerjaan pemasangan dikerjakan asal jadi dengan material yang disinyalir tidak standar nasional Indonesia (SNI) akibatnya hasil pekerjaan terdapat saluran pipa yang mengalami bocor.
Kemudian penanaman pipa HDPE sepanjang jalan Gang Perum Guru tidak kembali dilakukan perapihan, pemadatan dan perbaikan sehingga kondisi bahu dan ruas jalan mengalami kerusakan dan berpotensi amblas, parahnya lagi terdapat upaya praktik pungutan liar (pungli) oleh pekerja dari kontraktor pelaksana kepada warga dengan dalil para pekerja belum dibayar oleh Direktur perusahaan sehingga material paket saluran rumah (SR) diboikot oleh pekerja yang mengaku berasal dari perusahaan pelaksana, alhasil masih terdapat sejumlah material SR yang belum terpasang, sementara sebelum pemasangan instalasi sambungan air baru dikerjakan warga sudah membayar uang pendaftaran ke kantor PDAM Way Rilau sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) pemohon, tentunya modus operandi tersebut sebagai alasan dan dasar warga untuk menyampaikan keluhannya, jangan sampai kepentingan warga diabaikan demi memenuhi kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab”, jelas Seno Aji.
Seno Aji meminta kepada Direktur Utama PDAM Way Rilau untuk segera menindaklanjuti keluhan warga yang terdampak dari pekerjaan pemasangan instalasi sambungan air baru yang belum selesai 100%, kemudian dirinya juga berharap kondisi ini menjadi bahan untuk mengevaluasi metode penunjukan kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui Direktur Teknik PDAM Way Rilau dengan mempertimbangkan kualifikasi bidang perusahaan yang akan mengerjakannya sesuai dengan ketentuan serta sertifikasi tenaga kerja yang kompeten dalam pemasangan instalasi sambungan air minum, dengan begitu agar menghasilkan pekerjaan yang bermutu dan berkualitas.
“Selain mengirim surat ke Direktur Utama PDAM Way Rilau kita juga menyampaikan keluhan ke Komisaris perusahaan namun sangat disayangkan berdasarkan keterangan kantor PDAM Way Rilau tidak memiliki jabatan seorang Komisaris, dengan begitu dikhawatirkan fungsi pengawasan sebagai check and balance tidak berjalan.
Dalam konteks pendampingan untuk warga tentunya DPP KAMPUD berharap agar Direktur Utama PDAM Way Rilau segera menindaklanjuti keluhan warga dengan menuntaskan pemasangan material SR 100%, tentunya dengan memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan, dan kedepan persoalan ini harus menjadi evaluasi pihak perushaan dalam merekrut dan memilih penyedia untuk memperhatikan syarat sesuai ketentuan dengan memilih penyedia yang memilik sub bidang pemasangan instalasi sambungan air bersih dan juga memiliki tenaga ahli serta tenaga kerja yang berkompeten dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian di bidang pemasangan instalasi sambungan air”, pungkas Seno Aji.
