BLORA, INFODESANEWS – Bupati Djoko Nugroho sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 didampingi Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD selaku Sekretaris II GTPP, menyampaikan update perkembangan persebaran virus Corona di Kabupaten Blora per 11 Mei 2020.
Bertempat di media center GTPP Covid-19, penyampaian dilakukan Bupati melalui konferensi pers yang disiarkan langsung secara streaming melalui Youtube Protokol dan Komunikasi Pimpinan Blora.
“Hingga saat ini, Senin (11/5/2020), pukul 13.00 WIB, di Kabupaten Blora positif Covid-19 yang telah terkonfirmasi secara lab PCR (swab test) ada 9, 3 meninggal, dan 6 masih dirawat di RSUD Blora, RSUD Cepu dan Klinik Bakti Padma Klopoduwur (menjalani isolasi),” ucap Bupati.
“Sedangkan untuk hasil rapid test sudah ada 50 yang reaktif. Dari total 50 ini, rinciannya 22 orang adalah para santri dari Ponpes Temboro Magetan yang pulang ke Blora. Kemudian tenaga medis RSUD Blora ada 7 orang, tenaga medis RSUD Cepu ada 14 orang, sisanya 7 orang dari masyarakat,” lanjut Bupati.
Menurut Bupati, dari seluruh pasien positif rapid-test ini masih ada beberapa yang belum terlacak darimana asal tertularnya untuk kepentingan tracking.
“Ada beberapa orang positif rapid test yang klusternya belum jelas atau belum diketahui secara pasti. Kalau RSUD Blora jelas mungkin Perumda, pasien Temboro jelas dari Magetan. Tapia da saudara kita setelah dirapid positif belum tahu darimana penularannya. Ini yang sedang kita cari, kejujuran pasien sangatlah penting. Semuanya harus hati-hati,” tegas Bupati.
Adapun PDP masih ada 10 pasien diawasi, ODP masih 37 pasien, OTG 164, dan pemudik mencapai 30.517 jiwa.
Bupati meminta agar masyarakat bisa mengikuti seluruh himbauan pemerintah, jangan berkerumun dengan orang banyak, dengan harapan penularan bisa berhenti dan bisa diselesaikan bersama.
“Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang bantuan sosial. Bansos di Blora sumbernya banyak, ada dari Presiden (Pusat), Kemensos, Pemprov, Kabupaten, dan Pemerintah Desa. Saat ini yang sudah diterima masyarakat adalah bantuan dari Presiden berupa sembako senilai 200 ribu rupiah per KPM. Kemudian BST dari Kemensos senilai 600 ribu per bulan juga mulai dicairkan dalam bentuk tunai tiap KPM. Selebihnya masih diproses,” ucap Bupati.
Bupati menekankan bahwa penyaluran bantuan dari Presiden dan Kemensos itu didasarkan pada data dari BPS (Badan Pusat Statistik).
“Pemkab tidak punya kewenangan untuk merubah data dari BPS itu. Kita sadar penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran, dan inilah yang sedang kita evaluasi untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bisa melakukan perbaikan data. Contoh di Sambong ada seorang PNS masih terima bantuan. Mohon maaf Pemkab Blora tidak punya kewenangan untuk merubah,” ujar Bupati.
Solusinya, Bupati mengatakan bahwa pihaknya mendata orang-orang yang belum masuk data bantuan dari Pusat, yang mestinya dapat bantuan tersebut didata ulang melalui masing-masing Kepala Desa dan Lurah. Data inilah yang menurut Bupati akan diberikan bantuan dari Pemkab Blora dan Kades (BLT Dana Desa) besok pada tanggal 15 Mei nanti.
“InsyaAllah dengan cara seperti ini, kemungkinan yang selama ini terlewat akan bisa tertangani, kemungkinan tidak tepat sasaran bisa diperkecil. Dengan catatan data yang disusun masing-masing desa benar dan sesuai kenyataan di lapangan. Hal ini perlu diketahui bersama. Jadi bantuan dari Pemkab dan Desa untuk menangani saudara kita yang tidak tercover bantuan Pusat,” pungkas Bupati. (Tim Liputan Prokompim Blora)
