“Hubungan Blora dan Bojonegoro saat ini sedang mesra-mesranya. Sehingga hubungan ini harus bisa memberikan manfaat untuk warga yang tinggal di perbatasan. Warga Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, Doplang dan sekitarnya yang harus memutar ke Cepu untuk menuju Ngraho dan Ngawi akan lebih dekat jika jembatan benar-benar terwujud. Saya minta DPUPR bisa menganggarkan pembebasan lahannya di perubahan 2019,” ucap Bupati.
Menurut Bupati ada tiga proyek yang membutuhkan perhatian besar di Kabupaten Blora, yakni pembangunan jembatan Bengawan Solo penghubung Kradenan-Ngraho, pembangunan jalan tembus Randublatung-Getas menuju Ngawi, dan pembebasan lahan Bandara Ngloram.
“Kami siap untuk bersama-sama dengan Pemkab Bojonegoro sowan ke Jakarta bertemu dengan Mensesneg dan Kementerian PU. Materi presentasi akan disiapkan. Ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan konektivitas wilayah antar daerah. Kami tunggu kabarnya dari Mensesneg,” lanjut Bupati.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Blora Ir Samgautama Karnajaya MT, menerangkan bahwa pada tahun 2019 nanti pihaknya akan menyusun dokumen rancangan teknik terinci atau DED (detail engineering design).
“Rencana fisik jembatan butuh anggaran sekitar Rp 80-90 miliar. Kalau bisa nanti pengerjaannya dilakukan oleh rekanan nasional yang memang terbukti kualitas dan pengalamannya dalam membangun jembatan besar,” ujarnya singkat.
Kunjungan kerja diakhiri dengan penukaran cindera mata berupa plakat dari kedua wilayah Kabupaten oleh Bupati, Ketua DPRD Blora dan Ketua DPRD Bojonegoro. (Tim Berita Blora)
