“Dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 nanti sudah kami anggarkan senilai Rp 15 miliar untuk pengadaan tanahnya. Tidak hanya untuk jembatan namun juga akses jalan dari Ngraho menuju lokasi jembatan yang ada di Desa Luwihaji,” lanjut Sigit.
Dirinya berharap jika jembatan nanti selesai dibangun, akan lahir pusat ekonomi baru di Bojonegoro bagian barat dan Blora bagian selatan. Dengan demikian secara perlahan ekonomi kedua daerah semakin meningkat.
“Padangan-Ngraho hingga Ngawi statusnya jalan nasional. Jarak ke jalan Tol Ngawi juga hanya 40 menit saja. Sehingga Pemkab Bojonegoro ingin wilayah barat bisa menjadi pusat ekonomi baru. Apalagi jika nanti ada jembatan yang menghubungkan ke Blora bagian selatan,” tambah Sigit.
Sebagai wujud dukungan, pihaknya juga siap menganggarkan anggaran untuk pembangunan fisik jembatan dari APBD Bojonegoro. Namun menurutnya terlebih dahulu menunggu kepastian bantuan dari Pemerintah Pusat karena beberapa waktu lalu Mensesneg Pratikno berjanji akan mengawal proyek pembangunan perbatasan dua kabupaten ini ke Kementerian PU.
“APBD kami untuk tahun anggaran 2019 nanti sudah ditetapkan sebesar Rp 4,7 triliun, Rp 1,3 triliun diantaranya berasal dari DBH Migas Blok Cepu. DBH itu akan kami pergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Djoko Nugroho mengapresiasi kunjungan Ketua DPRD Bojonegoro ke Kabupaten Blora. Pihaknya menyadari bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dikerjasamakan dengan daerah lain. Contohnya keberadaan jembatan antara Kradenan menuju Ngraho yang sangat dinantikan masyarakat.
