LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dari Fraksi Golkar Syaipul Azumar, menilai Kelompok Kerja (Pokja) PU-PR telah gagal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan lelang tender proyek pembangunan di Lampung Selatan.
Sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan, yang masuk anggaran pada tahun 2019 tidak tercapai sesuai target akibat gagal lelang. Sehingga terjadi silpa yang cukup besar mencapai Seratus Milyar lebih,
Menurut Azumar, Kondisi ini terjadi akibat kurang mumpuninya SDM dan lemahnya kinerja Pokja yang tidak mempunyai terobosan terobosan.
“Saya berharap kedepan tidak lagi terjadi hal-hal sedemikian rupa yang dapat menghambat kelangsungan pembangunan di Lampung Selatan.” kata dia.
Hal tersebut disampaikan pada saat menggelar Rapat pembahasan Ranperda APBD Tahun 2020 bersama Dinas PU-PR Kabupaten Lampung Selatan. yang dilaksanakan di ruang Rapat Komisi III DPRD setempat. Selasa (19/11/2019)
Lebih lanjut politisi dari Partai Golkar itu juga mengkritisi terkait banyaknya pekerjaan yang bermasalah terkait kualitas jelek yang dikerjkaan oleh pihak rekanan, Oleh karena itu kami berharap kepada Dinas PU-PR lebih aktif di pengawasan.
“Pengawas dari pihak PU harus lebih aktif lagi berkomunikasi dengan pihak rekanan agar terjalin komunikasi, karena pihak rekanan ini pengawasnya kurang, kedua kurang kinerjanya pengawas kelapangan, oleh karena itu saya minta Dinas PU memberikan arahan, Karena semua rekanan tidak semuanya mampu dibidang pekerjaanya, tapi dia salah satu pemenang di pekarjaan itu.” pungkas sekertaris DPD Golkar Lampung Selatan itu. (Sg)
