PATI, INFODESANEWS – Lagi- Lagi Isu-isu dikalangan Warga masyarakat Desa Sidoluhur Kecamatan jaken Kabupaten Pati menjadi perbincangan yang sangat menarik bagi awak media, terutama ada salah satu anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa( LPMD ) yang sudah mengabdi selama 5 tahun diganti secara sembunyi-sembunyi dalam struktural dan sekarang dijabat istri dari PJ sekretaris desa.
Hal tersebut membuat rame dikalangan masyarakat sekitar.” selain Itu, Inisial X saat diwawancarai awak media Berkata bahwa adanya desas desus ini memang benar mas udah lama tetapi anggota LPMD yang diganti tidak berani menanyakan ke pihak Desa tetapi hanya bisa menangis saja.
Kemudian, Awak Media mendatangi ke Kades Sidoluhur bernama Sudardi.” Lanjut, Ia Berkata Memang Benar Inisial S selaku kepala seksi administrasi dan Juga Merangkap Menjadi sekretaris Desa”Betul Mas, Hal ini terjadi Sebelum saya menjabat Kepala Desa, Minggu (27/2/22).
Inisial S mulai Merangkap jabatan Sekdes di tahun 2018 sampai sekarang.”Padahal pada pasal 51 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan Perangkat Desa dilarang : 1. Merugikan kepentingan umum, 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu, 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, 4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, 5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan, 7. Menjadi pengurus partai politik, 8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang, 9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan- undangan.
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, 11. Melanggar sumpah/janji jabatan dan, 12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipermudah.
Maka Sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dalam pasal 51 sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran terulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, tindakan penghentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Salah satu anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan inisial D menyayangkan rangkap jabatan tersebut karena ia menyaksikan sendiri bahwa salah satu anggota LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sudah mengabdi selama 5 tahun diganti secara Sembunyi-Sembunyi.
“Lebih lanjut, Teman saya yang menjabat di LPMD diganti dari struktural dengan tanpa pemberitahuan. Ia sampai nangis. Karena ia merasa sudah mengabdi 5 thn lebih tapi tiba-tiba diganti dengan keluarga PJ Sekdes sendiri,”cetus D saat diwawancarai Awak media, Sabtu (26/2/22).(Rijal)
