LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS –– Melalui virtual zoom meeting, dari Aula Rajabasa kantor bupati setempat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Selatan, M.Darmawan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tsunami Selat Sunda.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI) itu, selain diikuti oleh kepala BPBD Lampung Selatan, juga diikuti para pejabat pemerintah kabupaten setempat, Rabu (6/10/2021)
Dalam laporannya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, M. Darmawan mengatakan. “Penyebab terjadinya tsunami selat sunda di wilayah bumi khagom mufakat pada 22 Desember 2018 lalu. Akibat terjadinya erupsi Anak gunung Krakatau
“Kejadian tersebut akibat adanya Erupsi Anak Gunung Krakatau, sehingga menimbulkan longsor di lereng gunung tersebut seluas 64 hektare.”kata Darmawan.
Dijelaskan peristiwa yang terjadi pada 22 Desember 2018 lalu sempat menimbulkan terjadinya Tsunami di selatan Sunda dan beberapa wilayah di Kabupaten Lampung Selatan. Di Lampung Selatan terdapat 6 Kecamatan yang terdampak tsunami. Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Katibung, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni.
“Dari 6 Kecamatan tersebut terdapat 5.603 jiwa yang mengungsi untuk menyelamatkan diri dari ganasnya terjangan ombak tsunami akibat kejadian tersebut. Dengan rincian Kecamatan Kalianda terdapat 858 jiwa pengungsi, kemudian Kecamatan Rajabasa 4.424 pengungsi, Kecamatan Bakauheni 77 pengungsi, Kecamatan Penengahan, 244, hingga total ada 5.603 menempati tempat-tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah Lampung Selatan.”terang Darmawan dalam laporannya.
Dalam kesempatan tersebut Darmawan juga melaporkan jumlah bangunan yang rusak akibat bencana yang terjadi 3 tahun lalu.
Menurutnya kejadian tersebut mengakibatkan 827 unit rumah rusak dengan katagori, 524 unit rusak berat, 146 rusak sedang dan 139 rusak ringan. Akibat kejadian tersebut Pemkab Lampung Selatan memperoleh bantuan Hunian Tetap (Huntap) dari Pemerintah Pusat, dengan total pembangunan huntap yang telah terealisasi sebanyak 524 unit.
“Dari jumlah kerusakan itu dengan rincian, desa Kunjir sebanyak 138 unit, desa way muli Induk sebanyak 58 unit, desa Suak sebanyak 2 unit, desa Kalianda sebanyak 35 unit, desa Rajabasa sebanyak 34 unit, desa Maja sebanyak 18 unit, desa Way Muli Timur sebanyak 129 unit, desa Sukaraja sebanyak 20 unit, desa Banding sebanyak 13 unit, desa tarahan sebanyak 6 unit dan desa Tejang Pulau Sebesi/Sebuku yang direlokasikan ke desa Maja sebanyak 71 unit.
“Ini adalah kesulitan kami pak, pada waktu itu adalah mencari lahan untuk relokasi. Dimana di daerah tersebut sebagian besar geografinya berbatu dan berbukit. Sehingga sulit untuk menemukan lahan, ini kami peroleh secara bertahap pak,” ujar dia dalam paparanya.
Di akhir penyampaiannya, Darmawan juga melaporkan kemajuan pembangunan Huntap di Kabupaten Lampung Selatan. “Alhamdulillah saat ini pembangunan telah selesai 100 persen pada 30 Juni 2021 lalu. Sebagian besar bangunanan Huntap telah dinikmati oleh keluarga penerima bantuan.”pungkasnya. (Red) sumber Diskominfo Lamsel
