Fraksi PKS DPRD Lamsel Pertanyakan Turun dan Munculnya Anggaran Baru di Bidang Pendidikan

INFODESA, NASIONAL4 Dilihat
banner 728x90

(Juru bicara Fraksi PKS, Dede Suhendar saat bacakan pandangan umum Fraksinya)

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Melalui pandangan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan, dari Fraksi PKS pertanyakan sejumlah Poin penting terhadap perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan, tahun anggaran 2021.

Fraksi PKS melalui juru bicara Fraksinya mempertanyakan terkait rancangan pendapatan daerah perubahan sebesar Rp.2.096.289.986.823 atau turun 0,35% dari rancangan APBD murni. “Kami Fraksi PKS meminta penjelasan terkait Proyeksi Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan – daerah yang sah terkait proyeksi yang turun atau naik dan dasar penetapannya.”kata Dede.

Hal tersebut disampaikan setelah mendengarkan dan menyimak penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Perubahan (RAPBDP) Tahun Anggaran 2021, yang disampaikan oleh Bupati Lampung Selatan, H, Nanang Ermanto, pada Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Ta-2021 secara virtual zoom meeting dari Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat Senin (20/9/2021)

Selanjutnya Fraksi mempertanyakan. Terkait Target PAD dari Pajak daerah khususnya target kenaikan pajak penerangan jalan dan pajak mineral bukan logam dan batuan senilai Rp.1.500.000.000 dan Rp.2.000.000.000 mohon penjelasan dasar perhitungannya?

BACA SELENGKAPNYA :  Pasca Bencana Puting Beliung, TNI-Polri Bersinergi Kerja Bakti

Fraksi PKS juga pertanyakan, Terkait penurunan anggaran urusan pemerintah bidang pendidikan yang sebelumnya Rp.684.246.612.000 menjadi Rp.640.228.278.309 atau turun Rp.44.018.333.691 dan yang menjadi pertanyaan, disisi lain muncul kegiatan baru sebagai contoh pengadaan mebeler dengan kode 01.01.2.07.05 senilai Rp.122.676.000, pembangunan ruang guru/kepsek/TU dengan kode 01.02.2.01.03 senilai Rp.2.274.269.000 dan setidaknya ada 18 item serupa yang menunjukkan kegiatan baru yang sebelumnya tidak dianggarkan dalam anggaran murni.

Selain itu urusan pemerintah bidang kesehatan menjadi bahan yang dipertanyakan oleh Fraksi PKS, terutama anggaran dinas kesehatan yang naik Rp.45.026.109.945 namun disisi lain disaat pandemi sedang berlangsung anggaran operasional Puskesmas turun dari Rp.25.385.018.000 menjadi Rp.5.510.399.500 atau turun Rp.19.874.618.500 dan kegiatan yang anggaran yang naik salah satu contohnya pengadaan obat dan vaksin bertambah Rp.5.976.639.500, pelayanan Kesehatan pada kondisi KLB Rp.8.542.307.100, termasuk pelayanan Kesehatan gizi massyarakat yang bertambah Rp.1.952.004.700 dan beberapa kegiatan lain termasuk bimtek penambahan anggaran senilai Rp.822.878.000.

Terkait anggaran RSUD Bob Bazar,SKM yang bertambah Rp.28.336.409.887, terkait anggaran kegiatan Fasilitasi tamu senilai Rp.1.031.500.000 yang naik 532,05% atau naik Rp.868.300.000 dari anggaran sebelumnya, termasuk juga anggaran program peningkatan kapasitas sumber daya manusia senilai Rp.6.771.497.301 dari anggaran sebelumnya Rp.211.433.000 yang naik 3162,07% atau naik 31 kali lipat lebih dari anggaran sebelumnya,

BACA SELENGKAPNYA :  Deden Minta Peran Aktif Orang Tua Untuk Mengimplementasikan Perda Tentang Perlindungan Anak

“Kami dari Fraksi mohon penjelasannya.”ujar juru bicara Fraksi PKS Dede Suhendar dalam penyampaiannya.

Sebelum mengakhiri pandangan umumnya Fraksi PKS melalui juru bicaranya mengucapakan selamat kepda para pejabat yang baru dilantik.

“Kami Fraksi PKS mengucapkan selamat kepada pejabat yang baru, mudah mudahan ke depan kinerjanya lebih baik lagi, semoga penataan pegawai yang dilaksanakan tidak merubah peran dan fungsi abdi negara sebagai pejabat fungsional dan struktural.

“Semoga dalam penempatan pejabat memperhatikan assesmen, kecakapan, kapasitas, kapabilitas dan memperhatikan jenjang golongan dan kepangkatan sehingga tidak terjadi pegawai yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tidak mendapatkan jabatan atau (Non Job).”pungkas juru bicara Fraksi PKS dalam pandangan umumnya.

Diketahui Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Ta-2021 dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lampung Selatan,H Hendriy Rosyadi didampingi wakilnya besrta sejumlah anggota secar virtual zoom meeting maupun hadir langsung di ruang sidang utama kantor DPRD setempat. (Red)

banner 728x90