BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kabupaten Blora pada hari Selasa (14/4/2020) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 untuk kesekian kalinya. Bedanya, rakor kali ini diikuti oleh seluruh jajaran Forkopimda, OPD terkait, hingga kalangan LSM dan tokoh masyarakat.
Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Djoko Nugroho, didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, dan Kajari. Yang mana dalam arahannya, Bupati ingin agar proses pemeriksaan pasien yang diduga mengalami gejala Covid-19 bisa secepat mungkin dilakukan untuk mengetahui hasilnya.
“Jangan seperti yang lalu, ada PDP meninggal tapi hasil pemeriksaannya belum keluar karena samplenya harus dikirim dan diperiksa di laboratorium PCR yang ada di Salatiga. Meskipun pada akhirnya negatif Covid-19. Bayangkan, padahal se Jawa Tengah banyak sekali yang mengirimkan sample dari seluruh pasien kesana. Apa kita harus menunggu? Kita harus perbanyak rapid test sendiri, bisa kan?,” tegas Bupati.
Hal itu disampaikan Bupati karena dirinya merasa khawatir. Saat ini seluruh Kabupaten yang ada di sekitar Blora sudah menjadi zona merah atau sudah memiliki pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan berdasarkan data di laman corona.jatengprov.go.id hingga Selasa (14/4/2020), di Jawa Tengah tinggal Brebes, Boyolali dan Blora yang belum ada pasien positif Covid-19.
“Di sekitar Blora semuanya sudah ada yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sedangkan Blora sampai sekarang nihil. Kita berharap kondisi ini bisa terus dipertahankan. Jadi ketika ada yang ODP maupun PDP bisa langsung dites untuk mengetahui hasilnya dengan cepat. Tolong Dinas Kesehatan bisa menambah pengadaan rapid test kita,” lanjut Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh pihak terkait bisa bekerja sama untuk melakukan pencegahan secara lebih massif.
“Sengaja rapat ini kita undang seluruh Forkopimda. Ada Pak Kapolres, Dandim, Kajari, DPRD, hingga perwakilan LSM dan tokoh masyarakat. Agar semuanya bisa bergerak bersama melakukan pencegahan dan mengawal penanganan pandemi Covid-19 ini. Ini bukan hanya beban pemerintah, ini musibah non alam yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” terang Bupati.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto, SKM, M.Kes menyampaikan bahwa pihaknya saat ini telah mengajukan penambahan alat rapid test kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kemarin Blora hanya dapat 90 alat rapid test. Kita sudah mengajukan tambahan lagi, hanya saja karena semua daerah juga mengajukan permintaan yang sama sehingga pemenuhannya belum bisa dipastikan. Namun kita akan terus berusaha untuk membeli diluar bantuan pemerintah,” ucap Lilik Hernanto, SKM, M.Kes.
Dalam rakor tersebut juga dibahas penyusunan kebijakan tentang pengananan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19 bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta beberapa OPD terkait.
Acara juga dirangkai dengan penandatanganan naskah serah terima hasil pembangunan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun Anggaran 2020 yang dilakasanakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarejo beberapa waktu lalu. Penandatanganan dilakukan Dandim 0721/Blora Letkol Inf. Ali Mahmudi, SE, dan Bupati Djoko Nugroho. (Tim Liputan Prokompim Blora)
