Anggota Pansus DPRD Lamsel Dari Fraksi Golkar Meminta OPD Jangan Ada Mark Up Anggaran

INFODESA2 Dilihat
banner 728x90

(ft hari pertama Pansus saat melakukan pembahasan LKPJ bupati Lampung Selatan tahun anggaran 2019 di Aula Rumdin ketua DPRD setempat, Jum,at 13 /3 /2020)

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS – – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lampung Selatan, mulai melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan, tahun anggaran 2019.

Pembahasan LKPJ Bupati Lampung Selatan, tahun anggaran 2019 yang berlangsung selama 3 hari yang dipusatkan di Aula Rumah Dinas ketua DPRD setempat itu di mulai sejak hari Jum.at 3 Maret hingga Selasa 17 Maret dan di jadwalkan pada hari Senin 23 Maret 2020 sudah memasuki perumusan hasil pembahasan di Pansus.

Dalam kesempatan tersebut anggota Pansus dari fraksi Golkar, Benny Raharjo meminta adanya inovasi dan gagasan yang dapat terciptanya peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan.

BACA SELENGKAPNYA :  RKPDes , Ta-2023 Desa Purwotani dan Sinar Rezki Masih Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan

“Oleh karena itu saya berharap kepada setiap OPD dapat membuat Program kegiatan dan adanya Transfaransi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi, efisiensi dan Efektifitas. Agar segala program kegiatan menjadi tepat sasaran dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.” kata dia pada Infodesanews.com, melalui pesan WhatsApp. Sabtu (14/3 /2020)

Lebih lanjut Benny mengatakan, Perlu di ingat anggaran ini adalah uang Rakyat. sebagai anggota Pansus dari fraksi Golkar menekankan kepada setiap kepala OPD. Untuk lebih bisa terarah dan tepat sasaran dalam membuat Program kegiatan. Dan juga harus betul-betul Transfaran dalam melaporkan pertanggung jawaban

“Saya berharap jangan sampai ada Mark Up anggaran. seperti halnya salah satu OPD yang melaporkan Pertanggung jawabannya pada saat pembahasan LKPJ, Sebab kami menilai Dinas Kesehetan Dalam Hal ini Rumah Sakit Bob Bazar dalam Rilis Laporannya, melaporkan adanya anggaran yang di keluarkan untuk membayar pihak ketiga yang menurut saya harus dikaji ulang kembali dan menjadi Pertimbangan untuk lebih di Efisienkan kembali.” tegas Benny.

BACA SELENGKAPNYA :  Desa Lain Merasa Senang Adanya Program TMMD Ke 105 Kodim 0808/Blitar

Selain itu Juga untuk Dinas perhubungan dalam rangka semangat peningkatan PAD untuk dicarikan solusi dalam penanganan retribusi Parkir. Karena menurut saya ada yang tidak pas dàn juga perlu di Kaji ulang.

“Kami anggota Pansus dari fraksi Golkar berharap agar ada Komitmen kuat dalam rangka semangat peningkatan PAD demi majunya Lampung Selatan.” kata dia. (Sg)

banner 728x90