LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung, tengah melakukan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Selatan, Tahun Anggaran 2019 ditingkat Pansus.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung Selatan, dari Fraksi PKS, M. Akyas mengatakan hari ini kita telah melakukan Pembahasan tentang LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2019, yang merupakan salah satu fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja kepala daerah dan dinas terkait.
“Hal ini dilakukan berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang telah kita lakukan pada tanggal 4 Maret 2020.” kata Akyas pada Infodesanews.com. Jum,at (13 /3 /2020)
Dijelaskan pada dasarnya LKPJ Kepala Daerah akan dibahas apakah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) atau tidak.
Setelah itu nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang keluar sebelum Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati untuk diparipurnakan,
“Hasil rekomendasi tersebut, tentunya akan menjadi bahan kepada yang baru nantinya untuk melaksanakan dan melanjutkan pembangunan yang ada. “Tentunya pembangunan yang sudah ada tidak boleh putus. Ini akan dijadikan sebagai bahan Kepala Daerah yang baru untuk melanjukan pembangunan, ” papar politisi dari PKS itu.
Diketahui dihari pertama pembahasan Pansus yang di pusatkan di Aula Rumah Dinas (Rumdin) ketua DPRD Lampung Selatan, menghadirkan sejumlah OPD dan instansi terkait. Kecuali Kepala dinas Perkim yang tidak dapat hadir.
“Untuk hari ini hanya Kepala Dinas Perkim yang tidak dapat hadir sebab sedang ada halangan. Ada saudaranya yang meninggal dan hari Senin kita jadwalkan kembali.”imbuhnya.
Berikut OPD dan instansi yang hadir
Dinas Kesehatan RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM. Dinas Pendidikan,
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Sosial Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Satuan PP dan Pemadam Kebakaran Dinas Kependudukan & Capil
Dinas Kominfo
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Dinas Perhubungan
Badan Kepegawaian & Diklat
Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan. (Sg)
