BLORA, INFODESANEWS – Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si bersama beberapa OPD terkait menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Camat Todanan. Di depan jajaran Forkopimcam, seluruh Kepala Desa, dan Tim Penggerak PKK Desa, Wakil Bupati menyampaikan pentingnya perbaikan data kemiskinan sebagai dasar perencanaan pembangunan, Rabu (13/2/2019).
“Selain pembangunan infrastruktur, yang tidak kalah penting adalah penanggulangan kemiskinan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kuncinya adalah data kemiskinan, jika datanya tidak sesuai dengan kondisi terkini, maka program pemerintah tidak akan tepat sasaran dan kemiskinan tidak berkurang,” ucap Wakil Bupati.
Guna memperbaiki data kemiskinan ini, sesuai arahan Wakil Gubernur Jawa Tengah saat melakukan kunjungan kerja Selasa kemarin, Wakil Bupati menyampaikan agar dalam waktu dekat data kemiskinan yang terhimpun dalam Basis Data Terpadu (BDT) bisa segera diperbaiki.
“Masih banyak laporan dari bawah tentang bantuan yang tidak tepat sasaran. Yang dapat bantuan justru yang mampu. Sehingga harus ada pemutakhiran BDT. Hasilnya nanti akan menjadi acuan utama dalam menentukan sasaran intervensi penanggulangan kemiskinan. Kami minta seluruh Kepala Desa bisa membantu kelancaran pendataan kemiskinan dalam BDT ini,” ucap Wakil Bupati.
Menurutnya, dalam waktu dekat akan ada petugas dari Dinsos P3A Kabupaten Blora yang datang untuk melakukan pendataan dan verifikasi kemiskinan.
“Setelah didata oleh petugas, hasilnya akan dirangkum per desa dan diserahkan pada Kepala Desa untuk divalidasi. Kami minta agar hasil ini di bahas dalam Musyawarah Desa (Musdes) atau dimusyawarahkan dengan masyarakat sehingga hasil akhirnya berupa kesepakatan bersama secara terbuka dan valid,” lanjut Wakil Bupati.
Hasil Musdes tersebut, menurut Wakil Bupati harus disetorkan ke Dinsos P3A untuk entry data dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui Gubernur Jawa Tengah paling lambat 28 Februari nanti.
“Kita butuh kerja keras untuk ini, semua desa, tidak hanya di Todanan namun se Kabupaten Blora harus melakukan ini. Harapannya nanti seluruh bantuan dari pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan baik BPNT, JKN-KIS, Kartu Indonesia Pintar, dan program lainnya bisa tepat sasaran. Nanti data kemiskinan hasil perbaikan ini diminta untuk diumumkan atau ditempel di tempat umum agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” pungkas Wakil Bupati.
Diketahui bersama, kondisi kemiskinan di Kabupaten Blora per 2018 kemarin masih di angka 11,90 persen dan masih masuk zona merah di tingkat Jawa Tengah. Sehingga sangat perlu dilakukan perbaikan BDT untuk meningkatkan kualitas penanggulangan kemiskinan.
Selain membahas perbaikan BDT, Wakil Bupati juga mengapresiasi acara penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Kepala Desa di Kecamatan Todanan ketika menerima DPA APBDes 2019 dalam rangkaian Musrenbang kali ini. Menurutnya hal ini bisa dicontoh oleh Kecamatan lain, agar seluruh Kades bisa bersama-sama berkomitmen tidak melakukan KKN, menjalankan pemerintahan yang bersih dan melayani. ***Tim Berita Blora/Red.
