LAMPUNG INFODESANEWS – Dialog Radar TV bertajuk Halo Lampung membahas ‘menakar kepuasan publik terhadap kinerja Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto’
Siaran edisi Rabu, 31 Juli 2024, dialog yang dipandu host Tasya Aulia menghadirkan dua narasumber, yaitu CEO Disway.id, Ardiansyah dan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto.
Dialog tersebut membahas hasil survei Disway Riset and Development Jakarta bekerjasama dengan Departemen Riset, Penelitian, dan Pengembangan (Litbang) Radar Lampung Media Group.
Dimana dari hasil pengukuran tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, secara umum, didapat angka kepuasan 67 persen dan 33 persen kurang puas.
Ardiansyah menjelaskan, survei tersebut dilakukan langsung di lapangan untuk melihat bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah di berbagai sektornya.
Ada empat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, yaitu Infrastruktur, Administrasi Kependudukan, Kesehatan dan Pendidikan.
“Dari empat sektor ini, angka kepuasan yang berada di atas 60 persen yaitu, layanan administrasi kependudukan di angka 78%, pendidikan 71.20%, dan kesehatan 67.60%,” ungkap Ardiansyah.
Kendati demikian, lanjut Ardiansyah, dari keempat tingkat kepuasan yang diukur, infrastruktur menjadi sorotan karena 35 persen responden kurang puas dan 18 persen sangat tidak puas.
“Problem Lampung Selatan ini ada pada infrastruktur jalan. Kependudukan sudah sangat bagus, pendidikan oke, kesehatan juga oke. Tinggal infrastruktur saja yang masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan,” kata Ardiansyah.
Menanggapi hasil kepuasan publik terhadap kinerjanya, Nanang Ermanto mengatakan, selama menjadi bupati, dirinya mengaku hanya ingin selalu bekerja secara maksimal dan menyelesaikan setiap permasalahan yang ada.
“Yang pasti tekad kami selalu bekerja secara maksimal. Tapi jika kita mencari kepuasan, maka hidup ini tidak akan ada puasnya. Saat ini, hanya masyarakat yang dapat menilai secara nyata, apa-apa yang telah pemerintah lakukan,” ujar Nanang menanggapi.
Nanang mengatakan, jika permasalahan yang masih menjadi persoalan masyarakat memang ada pada infrastruktur jalan. Namun demikian, menurut Nanang setiap bidang masalah dapat diselesaikan secara bertahap, mengingat kemampuan daerah dan skala prioritas bidang masalah lain yang tak kalah penting. Seperti diantaranya masalah taraf hidup masyarakat, yang memang menyentuh langsung kepada masyarakat. Diakuinya permasalahan infrastruktur ini muncul jelang Pilkada.
“Tetapi, kita juga perlu tahu, jika masalah bukan hanya perihal infrastruktur saja. Kabupaten Lampung Selatan ini begitu luas, 17 kecamatan. Pasti tiap desa dan kecamatan terdapat permasalahan-permasalahan lain seperti halnya kemiskinan ekstrem,” kata Nanang.
“Namun, kami akan terus berupaya semaksimal mungkin, untuk merealisasikan keinginan masyarakat yang menjadi aspirasi di bidang infrastruktur jalan ini,” tambah Nanang.
Nanang juga menyatakan, pengalokasian anggaran terkadang terkendala masalah yang sifatnya insidentil dan mendesak, seperti penanganan Covid-19, bencana alam hingga even politik seperti pilkada serentak.
Jika misalnya anggaran pilkada serentak ini dialihkan ke infrastruktur, maka ada nilai penambahan yang cukup signifikan untuk anggaran infrastruktur pada tahun ini. Namun, terus Nanang, tidak mungkin juga Pemkab Lampung Selatan tidak mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.
“Ini jika misalnya kita asumsikan tidak ada pilkada serentak, alokasi anggaran ini sebenarnya kan cukup lumayan jika ke infrastruktur. Maksudnya ini supayau ada pemahaman juga bersama masyarakat, bahwa pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur terkadang tidak maksimal karena ada kendala berupa kewajiban untuk mendukung pelaksanaan Pilkada,” imbuh suami dari Bunda Winarni ini.
Dalam kesempatan itu, Nanang juga menyampaikan, bahwa dirinya terbuka terhadap kritikan yang sifatnya masukan dari masyarakat. Menurutnya, kritik-kritikan tersebut sejatinya merupakan kontribusi bagi pembangunan di Lampung Selatan. Selain sebagai bahan koreksi, kata Nanang, kritikan konstruktif menjadi media evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
“Kami akan menanggapi kritikan dengan positif, sebagai sebuah kontribusi atau masukan untuk kebaikan kita semua. Masyarakat mengkritik pasti memiliki kehendak yang positif sesuai dengan keadaannya. Jadi, kritikan itu akan menjadi sebuah masukan dan bahan pertimbangan kami dalam menjalankan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkas bupati yang sempat berkarir sebagai anggota DPRD 2 periode ini.(Kmf/Ronald)
