LAMPUNG SELATAN,INFODESANEWS — Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Keuangan Desa di Kecamatan Jati Agung.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Plt. Inspektur Lampung Selatan Ariswandi, S.H., M.H itu berlangsung di Balai Desa Jatimulyo, serta dihadiri seluruh kepala desa dan Ketua BPD se-Kecamatan Jati Agung.Senin (10/6/2024)
Dalam sambutannya, Ariswandi menyampaikan pesan Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, agar Inspektorat bisa mendampingi dan membina kepala desa.
“Tapi kalau ada niat penyimpangan pengelolaan dana desa, serahkan ke aparat penegak hukum (APH),” katanya.
Maka, ia mensosialisasikan permendagri ini agar kepala desa bisa memanfaatkan dana desa dan mengerjakan keuangan desa dengan akuntabel dan transparan.
“Dalam permendagri ini, fungsi Camat itu jelas untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan desa. Jadi Camat bisa mengevaluasi keuangan desa,” jelas dia.
Selain itu, Camat ada kertas kerja untuk setiap desa yang digunakan ketika desa akan mencairkan dana desa. Seperti saat tahap kedua dana desa tahun ini mau dicairkan, Camat berhak mengevaluasi dokumen kelengkapan administrasi dana desa tahap pertama.
“Kami juga sudah koordinasi ke Dinas PMD agar tidak mencairkan dana desa tanpa adanya laporan rekomendasi dari Camat. Jadi Camat wajib turun ke desa-desa untuk mengevaluasi administrasi desa,” ujar Kepala BPBD Lampung Selatan itu.
Dana desa sudah berjalan sejak 2015, lanjut Ariswandi, yang artinya sudah sembilan tahun berjalan, jadi kepala desa tidak bisa lagi mengatakan kalau masih belajar terkait pemanfaatan dana desa.
“Maka, saya berharap kepala desa bisa betul-betul menggunakan dana desa dengan baik. Tapi kalau saat audit ditemukan niat penyimpangan ya akan kami teruskan ke APH.Tegasnya.(Ronald)
