PRINGSEWU, INFODESANEWS — Pemkab Pringsewu menghadapi dugaan terkait permainan server absen yang mempengaruhi pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai. Saat akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), dilaporkan bahwa server absen mengalami kerusakan atau error, meninggalkan pertanyaan besar tentang integritas proses pembayaran Tukin. (3/1/2024)
Dalam situasi di mana server absensi rusak, mekanisme penghitungan kehadiran pegawai menjadi krusial. Pemeriksaan BPK RI pada tahun 2023 menciptakan ketidakpastian terkait validitas absen online yang dilakukan dalam keadaan rusak. Pemkab Pringsewu harus menemukan solusi yang adil dan transparan untuk menghitung kehadiran pegawai dan pembayaran Tukin.
Saat dikonfirmasi kabid SPBE Kominfo untuk dimintai tanggapannya menjelaskan untuk aplikasi presensi pada saat pemeriksaaan memang lagi ada kendala, karena terserang malware slot gacor dan juga bersamaan dengan proses aplikasi migrasi ke Pusat Data Nasional perhitungan kehadiran masih menggunakan proses manual, karena aplikasi masih dalam tahap uji, coba untuk dasar hukum mungkin bisa tanya ke BPKAD, kebagian organisasi atau BKD, Karena kominfo hanya mempunyai kewenangan untuk membuat aplikasi, kemudian pewarta mengkonfirmasi kembali apakah server absensi masih eror atau tidak kabid SPBE Kominfo tidak ada jawaban (Borneo)
