BLORA,- INFODESANEWS – Guna mengantisipasi kelangkaan dan menyuplai kebutuhan warga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah mengajukan penambahan kuota kepada Pertamina.
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora Kiswoyo mengatakan, jadi terkait dengan orang mengatakan kelangkaan gas elpiji sebenarnya bukan, karena barangnya ada, memang keterlambatan dalam pengiriman ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pertama ini karena tingkat kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan mulai dari tahun baru, masyarakat menjelang puasa itu biasa ada tradisi ruahan, ini akan berpengaruh terkait dengan peningkatan kebutuhan gas.
“Sementara mulai tahun 2024 ini, kebijakan dari pemerintah melalui Pertamina Pusat itu untuk tanggal merah hari yang diliburkan oleh pemerintah itu tidak ada distribusi, secara otomatis ketika di situ banyak tanggal merah berarti di situ terkendala antara kebutuhan dengan pasokan barang yang ada,” tutur Kiswoyo, di sela-sela acara gebyar Ramadhan, Jum’at (15/3/2024).
Lanjutnya, sekalipun kita telah meminta ada tambahan kuota fakultatif menjelang hari-hari libur, tetapi permintaan ini juga akan di perhitungkan oleh stok Pertamina juga alhamdulillah bulan Maret kemarin dari awal kita sudah mendapat realisasi sekitar 12 LO, itu artinya ada sekitar 560 kali 12 untuk tambahannya.
Terkait kelangkaan pemerintah akan melakukan permintaan penambahan sehingga sampai kondisi stabil, sebagaimana kita cek di lapangan kemarin 2 hari tanggal (13-14/3/2024) itu memang ada stok di dua SPBE kosong, karena memang cuaca buruk sehingga kapal tidak bisa bersandar untuk di pelabuhan Semarang dan pelabuhan Rembang.
“Sehingga SPBE yang ada di Medang atau di Keser tempatnya Tunjungan itu itu mengambil bahan dari Gresik Alhamdulillah tadi malam jam 02.59 itu barang sudah sampai di SPBE dan terus langsung loading dan ditransfer ke pelabuhan-pelabuhan kecil dan pagi tadi mulai jam 07.40 itu alhamdulillah sudah bisa terdistribusi 8 LO, di 8 agen untuk kita prioritaskan diwilayah Blora kota, Banjarejo, Randublatung, Tunjungan kunduran dan Ngawen,” ungkapnya
Lebih lanjut, kita tetap melakukan monitoring pengawasan tapi dinas itu sesuai dengan ketentuan kita bisa melakukan pengawasan sampai di tingkat pangkalan jadi dari SPBE ke agen, agen ke pangkalan harga di pangkalan sesuai dengan ketentuan pemerintah itu adalah Rp 17.500,-. Dari pangkalan kepada toko pengecer ini pemerintah tidak mengatur cuman daerah-daerah tertentu yang mengatur seperti ini kewenangannya daerah boleh mengatur untuk harga-harga eceran tertinggi tetapi ketika langka semacam ini artinya pasti antara berlaku.
“Saya berharap kepada pengecer pangkalan jangan ini justru kita memanfaatkan posisi yang agak trouble agak tidak stabil ini menjadi sebuah kesempatan artinya menaikkan harga atau mungkin kami harapan juga kepada masyarakatnya kita nanti ada droping jangan euforia memborong,” terangnya
