BLORA, INFODESANEWS – Blora sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95,58 persen. Dengan jumlah penduduk 912.162 orang, yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sejumlah 871.779 orang. Melihat progress ini, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, masyarakat, dan fasilitas kesehatan karena sudah saling membahu dalam meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Ini merupakan bukti kuatnya komitmen untuk memberikan layanan kesehatan yang mudah dan merata,” kata Edy. Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar warga negara. Untuk itu negara harus hadir dalam penyediaan layanan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah.
Namun Edy mengingatkan target UHC harus ditingkatkan hingga 98 persen. Seperti target secara nasional pada 2024. Target yang tinggal sedikit ini menurutnya bukan pekerjaan yang mudah. “Harus ada komitmen dan kerja yang lebih keras lagi dari seluruh pihak,” tutur Edy.
Edy juga menyampaikan UHC bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Jika sudah UHC masyarakat yang mendaftar menjadi peserta, pada hari itu juga kartu BPJS langsung aktif,” ungkapnya. Jika daerah tersebut belum mencapai UHC 95 persen, maka jangka waktu dari pendaftaran hingga aktifnya kepesertaan adalah 14 hari.
Dia juga menyebut banyaknya peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar, harus diiringi dengan keaktifan peserta. Artinya masyarakat tidak hanya menjadi peserta tapi juga rutin membayar iuran. “Sehingga ketika sakit dan membutuhkan layanan kesehatan, dapat menggunakan BPJS Kesehatannya,” tuturnya.
Edy menyoroti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat dan daerah yang rawan tidak dapat menggunakan klaim BPJS Kesehatan. Di lapangan, banyak peserta PBI yang tidak tahu bahwa dirinya tidak lagi aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan karena sudah tidak mendapat bantuan iuran dari pusat maupun daerah karena dianggap sudah mampu. Di Blora, peserta PBI merupakan yang terbesar. Yakni untuk PBI APBN sebanyak 449.939 orang dan PBI APBD 166.728 orang.
Legiselator dari Dapil Jawa Tengah III ini menyarankan agar setiap penghentian bantuan untuk peserta PBI, maka wajib diberitahukan. “Bisa melalui surat dan dipastikan sampai ke yang bersangkutan atau bisa melalui perangkat desa untuk memberitahu secara door to door,” tuturnya.
Selanjutnya, Edy juga meminta agar layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) hingga rujukan harus memberikan pelayanan yang baik kepada peserta BPJS Kesehatan. “Tidak boleh dibeda-bedakan antara non BPJS dengan peserta BPJS Kesehatan,” ucapnya. Ini membutuhkan kontrol dari dinas kesehatan setempat. “Kalau pelayanan kesehatannya yang diterima peserta BPJS Kesehatan ini baik, maka mereka akan setia,” ujar Edy.
