SEMARANG, INFODESANEWS – Saat Rapat Koordinasi Evaluasi Percepatan Penanganan Kemiskinan bersama Gubernur Jawa Tengah, Senin (13/2/2023), di Semarang, Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., minta bantuan Gubernur agar mendukung pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Blora.
Di kesempatan itu, Bupati Arief menyampaikan, masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Blora, yakni sebesar 11,53 % di tahun 2022, salah satunya disebabkan karena banyaknya desa-desa miskin tengah hutan yang belum memiliki akses infrastruktur dengan baik.
Karena infrastruktur belum baik, mereka (warga tengah hutan) sulit untuk melaksanakan aktivitas ekonomi, mengangkut hasil bumi, dan mengakses pendidikan hingga kesehatan.
“Pak Gubernur, Gus Wagub, di Blora ada 47 persen wilayahnya berupa hutan. Mayoritas penduduk miskin ekstrem kami berada di wilayah hutan, yang mana dari 271 desa ada 138 berada di wilayah hutan,’’ jelas Bupati yang akrab dipanggil Mas Arief itu.
Dan problem yang ada, lanjutnya, soal infrastruktur. ‘’Kami mohon dukungannya, ada beberapa jalan prioritas kami yang kemarin sudah kami selesaikan dengan APBD dan dana pinjaman. Kini kami sedang fokus bagaimana membangun akses Randublatung – Getas arah Ngawi (Jawa Timur) di kawasan hutan KHDTK UGM yang kita dorong melalui Inpres Jalan. Mohon dukungannya Pak Gubernur.”
Bupati juga menyampaikan jalan-jalan provinsi yang ada di Kabupaten Blora juga dalam kondisi rusak. Blora sudah komunikasi dengan Kepala DPU BMCK Jateng untuk bisa ikut mendorong pembangunannya lewat Inpres Jalan dengan anggaran dari Pusat.
‘’Jika saja jalan-jalan di Blora dibangun Pak Gub, kantong-kantong kemiskinan kami akan berkurang seiring terbukanya akses ekonomi yang baik,” sambung Bupati Arief.
Langsung Merespon
Mendengar permohonan Bupati Blora ini, Gubernur Ganjar Pranowo langsung memberikan responnya. ” Soal jalan dan sebagainya sudah. Saya sudah bicara dengan Menteri PU. Ada duit sekitar 31 triliun rupiah kalau tidak salah. Kemarin sudah ngobrol sama saya saat ketemu dengan beliau di Medan, dan saya sudah sampaikan itu,” terang Ganjar Pranowo.
Termasuk, menurutnya kemarin ada usulan dari Kebumen dan Purbalingga. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat sehingga dirinya ikut mengawal.
“Kebumen dan Purbalingga, itu kemarin saya tanya itu kenapa kok bisa yang sana dapat, yang sini dapat, dan yang situ enggak. Oh ternyata karena ada anggota DPR nya. Jadi yang tidak ada anggota DPR nya, akhirnya saya yang ngomong. Pak Bupati, Inpres nya sudah disiapkan Pak,” lanjut Ganjar.
Kecuali jika ada jalan desa akses pertanian di dalam kawasan hutan yang hasil pengukurannya akan jadi (bisa menekan kemiskinan), Ganjar menyatakan eksekusi. Kalau jalan provinsi terlalu jauh untuk konteks pengurangan kemiskinan, nanti akan dibahas di musrenbang saja.
Atas jawaban itu, Bupati lega menyusul ada dukungan dari Gubernur untuk ikut mendorong terbitnya Inpres Jalan untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora. Karena memang saat ini Presiden Jokowi melalui Kementerian PUPR sedang menyiapkan regulasi agar Pusat dapat membantu pembangunan infrastruktur di daerah.
“Semoga perjuangan kita ini diberikan keberhasilan. Kita tahu banyak jalan provinsi di Blora yang rusak seperti Ngawen – Kunduran, Ngawen – Japah – Todanan, dan Cepu – Kedungtuban – Randublatung. Kita berharap DPU BMCK Jateng bisa ikut mengawal pembangunan nya juga melalui Inpres Jalan,” harap Bupati. (Tim Liputan Prokompim Blora)
