LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan proyeksi PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 331.064.652.576,36 atau bertambah Rp. 34.381.819.576,36 atau bertambah 11,59 %.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKS Imam Rohadi saat menyampaikan pandangan Umum Fraksinya pada Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka Penyampaian KUPA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Ta-2022.
Dikatakan kenaikan proyeksi targtet PAD di APBD-P 2022 ini harus diimbangi pengawalan dan kinerja yang optimal, untuk pencapaian target tersebut.
Kenaikan belanja modal yang
signifikan, sebesar Rp 402.752.810.186, 00 yang bertambah sebesar Rp 119.144.347.100,00 atau bertambah 42,01 %, yang sebagian besarnya berasal dari pinjaman PT SMI dan silpa tahun anggaran 2021, yang didalamnya di dominasi penambahan anggaran OPD PUPR untuk belanja modal jalan,
jaringan, dan irigasi sebesar Rp. 243.429.436.645, atau bertambah Rp 118.966.097.100 atau bertambah 95,58 %.
Hampir dua kali APBD murni tahun anggaran 2022.
Hal ini menunjukkan akan ada kegiatan pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi yang signifikan di akhir tahun 2022 ini.
“Maka pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur di tahun 2022 ini, harus dilaksanakan secara cermat, sesuai dengan spesifikasi dan RKS (Rencana Kerja dan syarat-syarat) dengan menyesuaikan waktu yang tersisa kurang dari 3 bulan, sehingga
tidak mempengaruhi kualitas pembangunan akibat ketergesaan.”kata Imam dalam penyampaiannya.
Menurutnya pelaksanaan kegiatan dan terjadi addendum waktu pelaksanaan kegiatan.
“Penambahan signifikan belanja modal insfrastruktur jalan ini, juga harus mengakomodir hutang pokir anggota DPRD di tahun 2021 dan 2022 (janji pemerintah daerah) yang belum
terealisasi oleh OPD PUPR.”ujarnya.
Selain itu Fraksi P juga mencermati adanya penambahan pengeluaran pembiayaan daerah, sebesar Rp 1.150.000.000,00 untuk menambah
penyertaan modal daerah BUMD LAMPUNG SELATAN MAJU atau naik 57,5 % dari pembiayaan awal APBD Murni tahun 2022.
“Penambahan penyertaan modal BUMD LAMPUNG SELATAN MAJU ini harus diiringi dengan jaminan peningkatan kinerja dan laporan kegiatan BUMD secara periodik kepada DPRD Lampung
Selatan sebagai wujud pertanggung jawaban penggunaan uang rakyat, dan wujud fungsi pengawasan DPRD sesuai PP nomer 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.”tegasnya.
Disisi lain kami mencermati penataan keuangan di masing-masing OPD yang hampir semuanya mengalami perubahan penurunan anggaran di APBD Perubahan tahun 2022.
Menyikapi hal tersebut kami memberikan masukan dalam
penataan keuangan APBDP tahun 2022, untuk tidak mengurangi atau menghapus kegiatan-kegiatan belanja langsung ke masyarakat dan dengan tetap memperhatikan pencapaian IKU
(Indikator Kinerja Utama) APBDP. Yang kedua, pemkab Lampung Selatan perlu kecermatan dan kehati-hatian juga
“Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan terutama dalam hal pencapaian keseimbangan Pendapatan Daerah dan belanja daerah agar tidak terjadi defisit anggaran di akhir tahun.”pungkas Imam dalam penyampaian pandangan Umum Fraksinya itu.
Diketahui Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam Rangka Penyampaian KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang dipusatkan di ruang sidang utama kantor DPRD setempat, Jum,at (5/8/2022)
Rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Lampung Selatan, H Hendry Rosyadi di didampingi dua orang wakilnya, Agus Sutanto dan Waris Basuki dan sejumlah anggota secara visik maupun virtual zoom meeting.
Sedangkan Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto yang diwakili Sekertaris Daerah Lampung Selatan, Thamrin beserta jajarannya mengikuti secara virtual zoom meeting dari Aula Rajabasa Kantor Bupati setempat. (Red)
