BOGOR, INFODESANEWS – Pembangunan Gedung Perpustakaan yang ada di Kota Bogor, ramai menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat, bahkan proyek tersebut sempat mendapat inspeksi mendadak (Sidak) dari Komisi I DPRD Kota Bogor beberapa waktu yang lalu.
Hal itu mengundang komentar dari beberapa elemen masyarakat, mereka menilai kinerja kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, seharusnya kontraktor itu layak untuk mendapat sanksi administrasi dengan adanya keterlambatan dalam pekerjaan, karena kini telah memasuki tahap 2 (finishing) yang mana kontraktor hanya mengerjakan pemasangan lantai dan interior untuk gedung tersebut.
Padahal tahun lalu Pembangunan Gedung Perpustakaan itu sudah menelan anggaran lebih dari 13 milyar, dikerjakan oleh PT Artikon Dimensi Indonesia, tapi hasilnya bahkan bisa dibilang belum memuaskan. Seperti bagian belakang bangunan seolah belum rampung, bahkan sebagian pekerja justru masih melakukan pekerjaan yang sudah berjalan setahun ini.
Menanggapi hal ini, Ketua Badan Advokasi dan Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN-HAM RI) Kota Bogor, Yuyuh Suryadi, menilai pembangunan pada tahun lalu belumlah rampung kontrak kerjanya, sekarang bahkan sudah ada kontraktor baru yang mengerjakan untuk pemasangan lantai dan interior.
“Pekerjaannya masih parah bila dilihat dari belakang, seharusnya belum selesai pekerjaan tahun lalu itu. Bahkan kondisi bangunan saja bila dilihat bagian belakangnya masih terlihat konstruksi besi yang seharusnya sudah di komposit atau ditutup secara rapih, ini malah dibiarkan begitu saja. Yah jelas pekerjaan itu belum selesai, bahkan pekerjanya juga masih mengerjakan galian,” kata Yuyuh, saat ngobrol disalah satu warung yang berada di kawasan jungle BNR Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (06/07/22).
“Apalagi saat ini sudah masuk kontrak tahap 2 yang dimenangkan oleh CV Ananda Azka, kalau tahap 1 aja belum rampung bagaimana lelang tahap 2 dilaksanakan, ini seperti dipaksakan jadinya,” ucap pria yang akrab disapa Abet itu.
“Apa karena benarnya rumor di masyarakat bahwa kontraktor yang mengerjakan adalah publik figur yang kini menjabat sebagai Ketua Kadin Kota Bogor? Harusnya sebagai Ketua Kadin Kota Bogor memberikan contoh bahwa kerjaan yang dilaksanakan baik dan rapih, ini kalo didengar hampir sebagian besar proyek di Kota Bogor dia yang mengerjakan, tapi hampir semua pekerjaannya banyak gagalnya,” imbuhnya.
“Belum lagi para pekerjanya tidak satupun memakai perlengkapan K3 sebagai standard untuk proteksi diri, dan perlengkapan K3 itu ada anggaran yang diajukan dalam penawaran Rencana Anggaran Biaya (RAB),” tegasnya.
Yuyuh juga menambahkan, bahwa pelaksanaan proyek itu harus benar-benar diawasi, karena yang dibangun merupakan fasilitas umum untuk masyarakat Kota Bogor, dan yang digunakan pun dari anggaran APBD.
“Yah untuk pengawasannya diharap semua lapisan masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan tersebut, karena kan yang akan menikmati semua lapisan masyarakat yang senang membaca, lagi kan itu dibangun dari uang rakyat melalui APBD Kota Bogor,” tambah pria yang mengaku hoby berpoligami itu.
“Dinas Arsip dan Perpustakaan juga wajib memberikan teguran secara terbuka, karena itu proyek pembangunan kan mereka yang punya, dalam arti kata kontrak kerjanya juga dipastikan dari pihak Diarpus juga. Jadi Diarpus jangan hanya tenang-tenang saja dong,” pungkasnya***Myd
