Catatan Fraksi Demokrat Tentang Rekomendasi LKPJ Bupati Lamsel Ta-2021

INFODESA125 Dilihat
banner 728x90

LAMPUNG SELATAN, INFODESANEWS — Fraksi Demokrat DPRD Lampung Selatan mengapresiasi atas kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama Tim Anggaran Pendapat Daerah (TAPD) dan Dinas terkait yang telah melaksanakan pembahasan dengan tepat waktu.

Selain itu Fraksi Demokrat juga mengapresiasi Kenirja pemerintah Daerah berserta jajarannya atas penyerapan anggaran hingga mencapai 95, 90 persen yang mendapatkan peringkat Ke-3 di seluruh Indonesia.

Namun dibalik itu semua Fraksi Demokrat memberikan beberapa catatan agar kedepan pemerintah Daerah Lampung Selatan lebih baik.

Menurut Sekertaris Fraksi Demokrat, Kegagalan dan keberhasilan, pencapaian indikator kerja akan diajadikan sebagai acuan perbaikan dalam pelaksanaan pembungunan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan pelaksanaan pembungunan.

“Maka melalui pandangan akhir kami Fraksi Demokrat meminta Dinas Pandidikan harus terus melakukan pendampingan dan pelatihan bagi oprator sekolah yang ditunjuk oleh kapala sekolah, yang tujuannya dapat mempermudah pengimputan data Dapodik dan dana Bos dan lainnya yang dibutuhkan sekolah.”ujar Jenggis Khan Haikal yang duduk di komisi II itu.

BACA KONTEN LAINNYA ---->
Kolaborasi TNI-Polri dan Masyarakat Bentuk Sinergi TMMD Kodim 0906/Kkr

Fraksi Demokrat juga meminta Dinas Pandidikan agar memberikan sanksi atau teguran kepada kepala sekolah yang tidak memberikan hak keuangan kepada Guru Honor Sekolah.

Disisi lain Fraksi Demokrat meminta Dinas PUPR dalam tata ruang wilayah harus terukur dan terealisaasi sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan dan diharap berkoordinasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terkait Rencana Tata Ruang dan mengikut seratakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait konsultasi publik.

Sedangkan dibidang kesehatan Fraksi Demokrat meminta kepada Dinas Kesehatan agar mendata ulang jumlah peserta BPJS, mengingat masih banyak masyarakat kurang mampu di kabupaten Lampung Selatan yang belum ter cover dalam jaminan kesehata.

BACA KONTEN LAINNYA ---->
Operasi Yustisi Difokuskan Pada Daerah Terdampak

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Demokrat Hierarki Revolusi saat membacakan pandangan akhirnya dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung Selatan dalam rangka penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Lampung Selatan H Nanang Ermanto tahun anggaran 2021.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan Agus Sartono didampingi wakil ketua II Agus Susanto, wakil ketua III Waris Basuki dan Sekertaris Dewan Thomas Amirico beserta sejumlah anggota secara visik maupun virtual zoom meeting itu berlangsung secara virtual itu dipusatkan di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Kamis (14/4/2022)

Sementara itu Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama Anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah dan para Kepala OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti rapat paripurna itu secara virtual di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat. (Red)

banner 728x90